Rakerda Dan Rakon PKK Wonosobo 2025, Perkuat Ketahanan Keluarga, Percepatan Penurunan Stunting, dan Transformasi Layanan Posyandu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo bersama TP PKK Persatuan Kabupaten Wonosobo berkolaborasi dalam penguatan kelembagaan PKK agar program pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein dalam sambutannya, saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rapat Konsultasi (Rakon), dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK “Bangga Kencana Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025”, Senin, (8/12/2025), di Gedung Adipura. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin melainkan wadah penentu arah gerakan PKK tahun mendatang. 

PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam pembangunan manusia. Jaringan PKK yang menjangkau hingga dasa wisma menjadikannya modal sosial penting untuk membangun keluarga yang berdaya.

“Arah gerakan PKK mesti berfokus pada penguatan ketahanan keluarga di segala aspek, baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari keluarga yang berdaya, akan lahir generasi unggul dan masyarakat sejahtera,” tegasnya.

Husein  juga menginstruksikan jajaran TP PKK agar memedomani hasil Rakernas X PKK yang melahirkan pedoman baru untuk pelaksanaan gerakan PKK di daerah. Penyesuaian cerdas antara kebijakan nasional dengan program kerja daerah dinilai menjadi kunci keberlanjutan gerakan PKK.

Wabup menyebut stunting sebagai isu strategis yang masih menjadi PR besar Wonosobo. Apresiasi atas komitmen PKK dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui program perencanaan sehat dan penguatan program KB.

Selain itu, PKK juga menjadi pintu gerbang efektif dalam mendukung penguatan ekonomi keluarga, literasi digital, dan ketahanan pangan.

“Kolaborasi lintas sektor adalah keniscayaan. PKK harus menjadi pusat inovasi layanan keluarga yang dampaknya betul-betul dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Husein di akhir sambutannya mengajak seluruh pihak, baik PKK, OPD, camat, kades, lurah, serta semua mitra yang ada, untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan.

“Mari kita bahu membahu membangun keluarga yang berdaya, mandiri, dan bahagia sebagai fondasi Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur,” ungkapnya.

Dengan agenda strategis dan komitmen multipihak, Rakerda-Rakon PKK Wonosobo tahun ini diharapkan mampu melahirkan rumusan program yang realistis, inovatif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas keluarga serta pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo, Dyah Afif Nurhidayat, dalam laporannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program PKK menuju tahun 2026. Seluruh pengurus kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, serta mitra strategis hadir untuk memantapkan sinergi. 

Dyah menekankan integrasi kegiatan Rakerda, Rakon dengan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK, Bangga Kencana, dan Kesehatan, sebagai bentuk kolaborasi antara PKK dan DPPKBPPPA. Melalui momentum ini, PKK didorong menjadi agen perubahan bagi program Bangga Kencana, termasuk edukasi kesehatan reproduksi serta penguatan keluarga berencana.

Dyah menjelaskan bahwa Rakernas X PKK telah menghasilkan tiga dokumen strategis untuk periode 2025-2029, yaitu: Rencana Induk Gerakan PKK, Strategi Gerakan PKK, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

Arah kebijakan nasional PKK lima tahun mendatang difokuskan pada Penguatan ketahanan keluarga (Kesehatan, Gizi, PHBS). Penguatan pendidikan dan perlindungan anak. Digitalisasi kelembagaan dan optimalisasi dasa wisma.

Rakernas juga menegaskan visi besar “Terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung Indonesia Emas 2045.” Dalam konteks ini, PKK didorong meningkatkan kolaborasi multipihak agar program lebih berdampak.

Pemkab dan PKK juga menyoroti peran strategis PKK dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. 

Pada upaya penurunan stunting, Dyah menyampaikan capaian program GENTING, sekaligus mengingatkan perlunya pendampingan lebih intensif agar intervensi benar-benar menyentuh akar masalah.

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah transformasi Posyandu melalui amanat Permendagri No. 13 Tahun 2024. Regulasi ini mendorong Posyandu menjadi pusat layanan terpadu enam bidang, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, Gizi, Pendidikan Anak dan Pengasuhan, Ekonomi Keluarga (UP2K), Ketahanan Lingkungan & Kesiapsiagaan Bencana.

Tahun 2025, Wonosobo menetapkan tiga pilot project Posyandu 6 Bidang, antara lain Desa Manggis (Leksono), Desa Sukorejo (Mojotengah), dan Desa Candimulyo (Kertek). Selanjutnya, Pemkab menargetkan seluruh Posyandu di Wonosobo dapat menerapkan model layanan terpadu ini pada 2026.

Sebagai wujud implementasi, pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga dibuka di area acara, dengan target 27 akseptor.